Kolom Kosong Legal Review of Empty Column Volunteer Activities in the 2024 Simultaneous Regional Head Elections in Pangkalpinang City

Legal Review of Empty Column Volunteer Activities in the 2024 Simultaneous Regional Head Elections in Pangkalpinang City

Abstrak

Pasangan calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 di Kota Pangkalpinang menghadirkan dinamika baru dalam praktik demokrasi elektoral di Indonesia. Didukung oleh 16 partai politik, pasangan calon tunggal Maulana Aklil dan Masagus Hakim berhadapan dengan Kolom Kosong sebagai pilihan alternatif bagi pemilih di Kota Pangkalpinang. Kemunculan relawan Kolom Kosong menunjukkan bentuk perlawanan masyarakat terhadap dominasi partai politik yang menutup ruang bagi kompetisi politik yang sehat. Namun, hingga saat ini, belum ada peraturan yang secara eksplisit mengatur kegiatan kampanye atau sosialisasi yang dilakukan oleh relawan kolom kosong. Kondisi ini menciptakan kekosongan hukum yang menimbulkan hambatan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai penyelenggara pemilu untuk memfasilitasi dan mengawasi secara ketat kegiatan relawan kolom kosong. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum dan kegiatan relawan kolom kosong dalam konteks hukum pemilu di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum, relawan kolom kosong tidak dapat dikategorikan sebagai peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, namun aktivitas mereka tidak dapat diabaikan karena memiliki pengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan regulasi agar aktivitas relawan kolom kosong dapat ditempatkan secara proporsional dalam sistem hukum pemilu Indonesia.