Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia)

Authors

  • Wachid Yulianto Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, Jakarta, Indonesia
  • Andi Erofa Universitas Pamulang, Tangerang, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.35961/teraju.v5i01.1005

Keywords:

Omnibus Law, Cipta Kerja, Peraturan Perundang-undangan

Abstract

Omnibus law or omnibus bill is the practice of drafting laws and regulations with countries that adhere to the common law tradition. In Indonesia's legal system with the civil law tradition, the preparation of laws and regulations using the omnibus method is a step that is considered to be able to overcome hyper regulation and disharmony of existing laws. With all the controversy over the formation of the UU No. 11/2020, the government emphasizes that this Law is believed to be able to revive the economy and investment from within the country and abroad. In fact, the pros and cons of drafting UU No. 11/2020 have, in fact, been submitted to the Constitutional Court for a judicial review, both in terms of formal and material trials. With the "conditional unconstitutional" decision from the Constitutional Court, it means that the government as the initiator of UU No. 11/2020 concerning Job Creation has homework to make improvements in terms of its formal formation because it is not in accordance with UU No. 12/2011 concerning the Formation of Legislation.

References

Agnes Fitryantica, ‘Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law’, Gema Keadilan, 6.3 (2019), 300–316
Arham, Suwandi, Ahmad Saleh, and Kata Kunci, ‘Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia’, Petitum, 7.2 (2019), 72–81
Bar-Siman-Tov, Ittai, ‘An Introduction to the Comparative and Multidisciplinary Study of Omnibus Legislation’, SSRN Electronic Journal, 2021, hal. 3
Busroh, Firman Freaddy, ‘Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan’, Arena Hukum, 10 (2017), 227–50
Effendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2018)
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Atas Pengujian Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, 2021
Krutz, Glen S., ‘Getting around Gridlock: The Effect of Omnibus Utilization on Legislative Productivity’, Legislative Studies Quarterly, 25.4 (2000), hal. 538
Marulak Pardede, S.H, M.H, APU, Omnibus Law Dalam Grand Design Sistem Hukum Indonesia (Studi Kasus: UU No. 11 Tahun 2020 Tentang CIPTAKER), Cetakan ke (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2021)
Mayasari, Ima, ‘Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia’, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 9.1 (2020), 1 <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.401>
———, ‘Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia’, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 9.1 (2020), hal. 305
Megantara, Aldwin Rahadian, Catatan Kritis Omnibus Law UU Cipta Kerja Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Deepublish, 2021)
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi Dan Penyiaran, 2021
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia, Cetakan ke (Jakarta: Konpress, 2020)
———, Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia, Cetakan ke (Jakarta: Konpress, 2020)
Putra, Antoni, ‘Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi’, Jurnal Legislasi Indonesia, 17.1 (2020), 1 <https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.602>
‘Putusan MKRI Nomor 91/PUU-XVIII/2020’, 2020, hal. 416-417
Rio Christiawan, Omnibus Law Teori Dan Penerapannya (Jakarta: Sinar Grafika, 2021)

Downloads

Published

2023-03-13

How to Cite

Yulianto, W., & Erofa, A. (2023). Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia). TERAJU, 5(01), 41–57. https://doi.org/10.35961/teraju.v5i01.1005

Issue

Vol. 5 No. 01 (2023)

Section

Articles

License

Copyright (c) 2023 Wachid Yulianto, Andi Erofa

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Hak Cipta :

Penulis yang mempublikasikan naskahnya pada Jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:

Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.

  1. Penulis mengakui bahwa TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum berhak sebagai yang mempublikasikan pertama kali dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License. 
  2. Penulis dapat memasukan tulisan secara terpisah, mengatur distribusi non-ekskulif  dari naskah yang telah terbit di jurnal ini kedalam versi yang lain (misal: dikirim ke respository institusi penulis, publikasi kedalam buku, dll), dengan mengakui bahwa naskah telah terbit pertama kali pada TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum.

Lisensi :

TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum diterbitkan berdasarkan ketentuan Creative Commons Attribution 4.0 International License. Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun, menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial, selama mereka mencantumkan kredit kepada Penulis atas ciptaan asli.