PEMETAAN KONFLIK SOSIAL DAN PAHAM RADIKAL SEBAGAI SUATU KENISCAYAN DI BATAM PROPINSI KEPULAUAN

Main Article Content

PAUZI PAUZI
Khairuddin Said

Abstract

Fokus kajian artikel ini hendak mengetahui tentang peta potensi konflik dan aksi radikalisme di Batam, Kepulauan Riau. Sebagai daerah multikultural dengan beragam golongan, banyak perbedaa yang dimiliki setiap masyarakat Batam. Dengan pembangunannya cukup pesat, Batam telah menjadi magnet bagi kehadiran pendatang untuk turut menjadi bagian dari dinamika pembangunannya. Konsep pembangunan yang memiliki daya dukung yang tinggi ditandai dengan daya dukung lingkungan sosial yang kondusif, benih-benih konflik dan perbedaan faham yang menjurus kepada radikalisme di hampir semua daerah bukan suatu keniscayaan. Dari penelitian yang telah dilakukan, maka diketahui beberapa jenis potensi konflik yang bisa memicu tindak kekerasan, seperti konflik sosial, konflik lingkungan dan agraria, konflik agama. Pontensi konflik yang tertinggi berkemungkinan terjadi di kecamatan Batam Kota, Bengkong, Batuampar, Sekupang dan Galang. Secara umum dapat disimpulkan bahwa konflik sosial dan radikalisme belum menunjukkan permasalahan dan tanda-tanda radikal sedangkan. Namun, untuk konflik agama perlu keseriusan dalam penanganannya terutama dalam hal pendirian rumah ibadah.


 


Abstract: The focus of this article's study is to find out about the map of potential conflicts and acts of radicalism in Batam, Riau Islands. As a multicultural area with various groups, there are many differences that each Batam community has. With its quite rapid development, Batam has become a magnet for the presence of migrants to be part of the dynamics of its development. The concept of development that has a high carrying capacity is characterized by the carrying capacity of a conducive social environment, the seeds of conflict and differences in understanding that lead to radicalism in almost all regions is not a necessity. From the research that has been done, it is known that there are several types of potential conflicts that can trigger acts of violence, such as social conflicts, environmental and agrarian conflicts, religious conflicts. The highest conflict potential is likely to occur in the sub-districts of Batam Kota, Bengkong, Batuampar, Sekupang and Galang. In general, it can be concluded that social conflict and radicalism have not shown radical problems and signs. However, religious conflicts need to be serious in their handling, especially in terms of the construction of places of worship.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
PAUZI, PAUZI, and Khairuddin Said. “PEMETAAN KONFLIK SOSIAL DAN PAHAM RADIKAL SEBAGAI SUATU KENISCAYAN DI BATAM PROPINSI KEPULAUAN”. PERADA 3, no. 1 (July 24, 2020): 89–105. Accessed February 13, 2025. https://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada/article/view/69.
Section
Articles

References

Della Porta, Donatella, and Gary LaFree, ‘Guest Editorial: Processes of Radicalization and de-Radicalization’, International Journal of Conflict and Violence (IJCV), 6.1 (2012), 4–10

Hardawiryana, Robert, ‘Dokumen Konsili Vatikan II’, Jakarta: Obor, 1993

Jacobus, Ranjabar, ‘Sistem Sosial Budaya Indonesia’, Bandung: Alfabeta, 2013

Kartasasmita, Ginandjar, Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan (Cides, 1996)

Pruitt, Dean G., and Jefrey Z. Rubin, ‘Teori Konflik Sosial.-: Pustaka Pelajar’, 2004

Rahimullah, Riyad Hosain, Stephen Larmar, and Mohamad Abdalla, ‘Radicalization and Terrorism: Research within the Australian Context’, International Journal of Criminology and Sociology, 2 (2013), 180–85

Schmid, Alex P., ‘Radicalisation, de-Radicalisation, Counter-Radicalisation: A Conceptual Discussion and Literature Review’, ICCT Research Paper, 97.1 (2013), 22

Soemarwoto, Otto, Ekologi, Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Edisi Revisi (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1997)

Susan, Novri, Pengantar Sosiologi Konflik (Kencana, 2014)

Ubbe, Ahmad, Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Penanganan Konflik Sosial (Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan …, 2011)