Legal Protection for Women in Marriage Law in Indonesia

Abstrak

Perempuan dalam catatan sejarahnya menjadi kelas nomor dua dan mengalami diskriminasi yang tak berujung, mulai dari zaman Bangsa Yunani Kuno, zaman Jahiliyah pra Islam, kedatangan Islam, hingga hari ini. Islam telah hadir dan secara normatif salah satunya untuk mengangkat derajat martabat seorang perempuan, khusunya dalam ranah perkawinan. Dalam perkawinan Islam, perempuan disejajarkan setara dengan laki – laki berkaitan dengan peran, akses, dan pendapatnya. Dalam hukum positif, perkawinan di Indonesia sangat ramah dan peduli terhadap perempuan. Tulisan ini fokus pada bagaimana nilai – nilai Pancasila menyatupadu dalam setiap pasal – pasal hukum perkawinan. Karena Pancasila sebagai cara berpikir (the way of thinking) dan pandangan hidup (the way of life) pada Masyarakat Indonesia. Tulisan ini merupakan penelitian kualitatif dan termasuk jenis penelian normatif dengan mengkaji literatur – literatur kepustakaan (library research). Hasilnya menggambarkan betapa hukum perkawinan di Indonesia sangat melindungi hak – hak perempuan baik secara fisik maupun secara psikis. Dalam hal ini ada empat hal yang dikaji. (1) Hak memilih pasangan. Hukum perkawinan Indonesia menegaskan bahwa tanpa persetujuan calon mempelai, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Ketentuan ini memberikan hak kepada setiap warganya untuk mempunyai kesempatan memilih membentuk keluarga dengan pilihannya. (2) Pencatatan Perkawinan. Dalam pencatatan perkawinan ini setiap perkawinan wajib dicatatkan sebagai bentuk bukti otentik dan kepastian hukum. (3) Batas Usia Perkawinan. Hukum perkawinan Indonesia mengatur batas minimal usia perkawinan calon mempelai yaitu sembilan belas tahun. Hal ini diatur karena secara fisik dan mental Masyarakat Indonesia secara umum, layak menikah pada usia tersebut untuk menghindari berbagai dampak yang timbul. (4) Taklik Talak. Perjanjian taklik talak ini menguatkan hak perempuan dalam perkawinannya, dengan jaminan akses yang mudah untuk mengajukan perceraian karena hak – hak nya tidak dipenuhi oleh suaminya. Dari beberapa aspek yang dibahas, nilai – nilai Pancasila yang menjadi ruh hukum perkawinan Indonesia adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai keadilan.