Criminalization of Cohabitants in Indonesia: An Attempt at a Compromise Between Positive Law and Islamic Law

Abstrak

Fenomena kohabitasi di Indonesia semakin berkembang seiring dengan perubahan sosial dalam masyarakat modern yang cenderung lebih terbuka terhadap hubungan di luar perkawinan. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum terkait batasan antara ranah privat individu dan kewenangan negara dalam mengatur moral publik. Melalui ketentuan dalam KUHP (UU No. 1 Tahun 2023), kohabitasi dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana dalam kondisi tertentu, sehingga memunculkan perdebatan di tengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi bagaimana pengaturan kriminalisasi pelaku kohabitasi dalam hukum positif Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pelaku kohabitasi. Permasalahan lainnya adalah mengapa terjadi perdebatan dalam kriminalisasi pelaku kohabitasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi kohabitasi dalam hukum positif Indonesia diatur sebagai delik aduan yang membatasi penegakan hukum pada pihak tertentu. Dalam perspektif hukum Islam, kohabitasi merupakan perbuatan yang dilarang karena termasuk dalam kategori zina yang bertentangan dengan prinsip syariat. Perdebatan muncul akibat adanya pertentangan antara nilai moral dan agama dengan prinsip hak privasi serta kebebasan individu dalam sistem hukum modern.