IZIN POLIGAMI DARI ISTRI DI PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH
Article Sidebar
Published:
Jun 29, 2018
Keywords:
Perkawinan, Poligami, Pengadilan Agama, istri
Main Article Content
Abstract
This article would like to see the rule of law related the need of consent from a wife for her husband who will do polygamy from the perspective of mashlaha mursalah. One of the requirements in a court session is the need for the court to obtain a consent statement from the wife and need to check and confirm the wife’s consent. In this study, it was concluded that the consent of the wife conveyed before the trial is a fundamental need (mashlahah hajiyah) to protect the absolute need (mashlahah daruriyah) in the form of happiness in the household. Based on related studies focusing on the impact, most wives did not sincerely give their consent for polygamy. Therefore, the court must invite the wife to obtain direct information on the consent of polygamy given to her husband.
Downloads
Download data is not yet available.
Article Details
How to Cite
Efendi, Zulfan. “IZIN POLIGAMI DARI ISTRI DI PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH”. PERADA 1, no. 1 (June 29, 2018): 75–85. Accessed May 21, 2026. https://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada/article/view/11.
Issue
Section
Articles
Penulis yang menerbitkan dengan jurnal ini menyetujui persyaratan berikut:
- Penulis memegang hak cipta dan memberikan hak publikasi pertama kepada jurnal dengan karya yang dilisensikan secara bersamaan di bawah Creative Commons Attribution License yang memungkinkan orang lain untuk berbagi karya dengan pengakuan kepenulisan karya dan publikasi awal di jurnal ini.
- Penulis dapat membuat pengaturan kontrak tambahan yang terpisah untuk distribusi non-eksklusif dari versi jurnal yang diterbitkan (misalnya, mengirimnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan atas publikasi awal dalam jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk memposting karya mereka secara online (misalnya, di repositori institusional atau di situs web mereka) sebelum dan selama proses penyerahan, karena hal ini dapat mengarah pada pertukaran yang produktif, serta kutipan yang lebih awal dan lebih besar dari karya yang diterbitkan.
----------------------------------------
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work
References
Irawan, Candra Sabtia, Perkawinan dalam Islam: Monogami atau Poligami?, Yogyakarta: An Naba’, 2007.
Jafar, Wahyu Abdul, Kerangka Istinbath Maslahah Mursalah Sebagai Alternatif Problem Solving Dalam Hukum Islam, ISTINBATH: Jurnal Hukum, 2016, 13.1: 89-108. http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/544
Jamal, Ridwan, Hukum Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Fikhi, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah2.1 (2016). http://dx.doi.org/10.30984/as.v2i1.217
Makrum, Poligami dalam Perspektif Al-Qur’an, MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2016, 1.2: 35-50. https://doi.org/10.24090/maghza.v1i2.739
Muhibbuthabry, Poligami dan Sanksinya Menurut Perundang-undangan Negara-negara Modern, AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, 2016, 16.1. http://dx.doi.org/10.15408/ajis.v16i1.2891
Nasution, Khoirudin, Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegaiwai Negeri Sipil (PNS) Repbulik Indonesia
Rahmawati, Sri W. Pengambilan Keputusan Seorang Istri Dalam Pernikahan Poligami, Jurnal Psikologi Ulayat: Indonesian Journal of Indigenous Psychology, 2013, 1.2: 163-176. http://dx.doi.org/10.24854/jpu22013-18
Riyandi, S. Syarat Adanya Persetujuan Isteri Untuk Berpoligami (Analisis Ushul Fikih Syafi ‘?yyah Terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974). Jurnal Ilmiah Islam Futura, 2015, 15.1: 111-142. http://dx.doi.org/10.22373/jiif.v15i1.561
Rusfi, Muhammad, Validitas Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum, Al-'Adalah, 2017, 12.1: 63-74. http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/175/415
Shahrur, Muhammad, “Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami” terj., Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, Metodologi Fiqh Islam Kontemporer, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.
Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2007.
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Wartini, Atik, Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-Undangan, HUNAFA: Jurnal Studia Islamika, 2013, 10.2: 237-268. https://doi.org/10.24239/jsi.v10i2.29.237-268
Zainuddin dan Afwan Zainuddin, Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Yogyakarta: Deepublihs, 2017.
Jafar, Wahyu Abdul, Kerangka Istinbath Maslahah Mursalah Sebagai Alternatif Problem Solving Dalam Hukum Islam, ISTINBATH: Jurnal Hukum, 2016, 13.1: 89-108. http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/544
Jamal, Ridwan, Hukum Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Fikhi, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah2.1 (2016). http://dx.doi.org/10.30984/as.v2i1.217
Makrum, Poligami dalam Perspektif Al-Qur’an, MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2016, 1.2: 35-50. https://doi.org/10.24090/maghza.v1i2.739
Muhibbuthabry, Poligami dan Sanksinya Menurut Perundang-undangan Negara-negara Modern, AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, 2016, 16.1. http://dx.doi.org/10.15408/ajis.v16i1.2891
Nasution, Khoirudin, Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegaiwai Negeri Sipil (PNS) Repbulik Indonesia
Rahmawati, Sri W. Pengambilan Keputusan Seorang Istri Dalam Pernikahan Poligami, Jurnal Psikologi Ulayat: Indonesian Journal of Indigenous Psychology, 2013, 1.2: 163-176. http://dx.doi.org/10.24854/jpu22013-18
Riyandi, S. Syarat Adanya Persetujuan Isteri Untuk Berpoligami (Analisis Ushul Fikih Syafi ‘?yyah Terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974). Jurnal Ilmiah Islam Futura, 2015, 15.1: 111-142. http://dx.doi.org/10.22373/jiif.v15i1.561
Rusfi, Muhammad, Validitas Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum, Al-'Adalah, 2017, 12.1: 63-74. http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/175/415
Shahrur, Muhammad, “Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami” terj., Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, Metodologi Fiqh Islam Kontemporer, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.
Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2007.
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Wartini, Atik, Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-Undangan, HUNAFA: Jurnal Studia Islamika, 2013, 10.2: 237-268. https://doi.org/10.24239/jsi.v10i2.29.237-268
Zainuddin dan Afwan Zainuddin, Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Yogyakarta: Deepublihs, 2017.